JDIH, Nasional, Peraturan, PERPRES, Presiden November 21, 2017 KotaSerang Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 Judul : Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 Tentang : PENGHAPUSAN KERESIDENAN DAN KEWEDANAAN
JDIH, Nasional, Peraturan, PERPRES, Presiden November 7, 2017 KotaSerang Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 1963 Judul : Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 1963 Tentang : PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN
JDIH, Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah, PERDA, Provinsi July 7, 2017 KotaSerang Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 1988 Judul : Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 1988 Tentang :
JDIH, Nasional, Peraturan, PERPRES, Presiden July 1, 2017 KotaSerang Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963 Judul : Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963 Tentang : PEMBERIAN FASILITAS BAGI PROYEK-PROYEK
JDIH, Nasional, Peraturan, PERPRES, Presiden May 5, 2017 KotaSerang Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1963 Judul : Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1963 Tentang : PEMBERIAN PERBAIKAN PENGHASILAN/PENGHASILAN PERALIHAN
JDIH, Nasional, Peraturan, PERPRES, Presiden April 1, 2017 KotaSerang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 Judul : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 Tentang : TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN
JDIH, Nasional, Peraturan, PERPRES, Presiden March 26, 2017 KotaSerang Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1963 Judul : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1963 Tentang : PERATURAN MENGENAI STATUS DAN
JDIH, Nasional, Peraturan, PERPRES, Presiden September 3, 2016 KotaSerang Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1963 Judul : Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1963 Tentang : BADAN URUSAN KARET RAKYAT
JDIH, Nasional, Peraturan, PERPRES, Presiden August 19, 2016 KotaSerang Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 Judul : Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 Tentang : PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA IRIAN
1963, Nasional, Undang-Undang August 16, 2016 KotaSerang Undang-undang No.3 Tahun 1963 Judul : Undang-undang No.3 Tahun 1963 Keterangan : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.