2010, Banten, PERGUB April 28, 2016 KotaSerang Peraturan Gubernur Banten No. 18 Tahun 2010 Judul : Peraturan Gubernur Banten No. 18 Tahun 2010 Tentang : Pedoman Penyusunan Rencana
Jawa Barat, JDIH, Peraturan Daerah, PERDA, Provinsi April 28, 2016 KotaSerang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2898 Tahun 1952 Judul : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2898 Tahun 1952 Tentang : Penutupan
2006, JDIH, Menteri, Peraturan, PERMEN April 27, 2016 KotaSerang (PERMEN) Peraturan Menteri Nomor 77/2006 Tahun 2006 Judul : PERMEN Peraturan Menteri Nomor 77/2006 Tahun 2006 Tentang : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
2009, Banten, PERGUB April 27, 2016 KotaSerang Peraturan Gubernur Banten No. 25 Tahun 2009 Judul : Peraturan Gubernur Banten No. 25 Tahun 2009 Tentang : Penghitungan Dasar Pengenaan
JDIH, Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah, PERDA, Provinsi April 27, 2016 KotaSerang Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 Judul : Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 Tentang :
JDIH, Kalimantan Timur, Peraturan Daerah, PERDA, Provinsi April 27, 2016 KotaSerang Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2008 Judul : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2008 Tentang : PERUBAHAN
JDIH, Nasional, Peraturan, PERPRES, Presiden April 27, 2016 KotaSerang Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2010 Judul : Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2010 Tentang : PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
INPRES, Instruksi, JDIH, Nasional, Presiden April 27, 2016 KotaSerang Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Judul : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang : KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN
Bandung, JDIH, Kota, Kota-Bandung, PERDA April 27, 2016 KotaSerang Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2002 Judul : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2002 Tentang : PENGELOLAAN AIR
1957, Nasional, Undang-Undang April 27, 2016 KotaSerang Undang-undang No.9 Tahun 1957 Judul : Undang-undang No.9 Tahun 1957 Keterangan : Mengubah Dan Menambah Undang-undang Penempatan Bagian